Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Muhidi mengajak masyarakat meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan untuk mengurangi risiko banjir dan tanah longsor.
Pesan tersebut disampaikan Muhidi saat menyosialisasikan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), Sabtu (7/11/2026).
Ia mengingatkan, pembangunan yang mengabaikan daya dukung lingkungan serta perubahan fungsi lahan dapat memicu bencana dan merugikan masyarakat.
Menurut Muhidi, pembangunan daerah harus direncanakan dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan lingkungan. Kawasan resapan air, daerah aliran sungai (DAS), serta saluran air harus dilindungi dari pembangunan yang tidak sesuai peruntukannya.
“Apapun yang kita lakukan, termasuk membangun daerah, harus mengutamakan perencanaan lingkungan. Jangan sampai kawasan yang seharusnya menjadi daerah aliran sungai atau kawasan resapan justru dibangun rumah. Ketika terjadi banjir, kita malah menyalahkan hujan,” tegasnya.
Ia mengingatkan, Sumatera Barat, khususnya Kota Padang, memiliki kerawanan terhadap berbagai bencana, seperti gempa bumi, banjir, dan tanah longsor. Kondisi geografis yang berdekatan dengan sungai dan laut membutuhkan kesadaran bersama dalam menjaga keseimbangan lingkungan.
Muhidi juga menyoroti kebiasaan membuang sampah sembarangan yang dapat memperburuk persoalan banjir. Sampah yang menumpuk di saluran air berpotensi menghambat aliran air, terutama ketika curah hujan meningkat.
Karena itu, ia mengajak masyarakat membangun budaya hidup bersih, tertib membuang sampah, dan menjaga lingkungan mulai dari rumah masing-masing.
“Jangan sampai setelah terjadi banjir kita saling menyalahkan, padahal perilaku kita sendiri ikut berkontribusi terhadap persoalan tersebut. Kita harus membiasakan hidup tertib dan membuang sampah pada tempatnya,” ujarnya.
Muhidi Ingatkan Bahaya Alih Fungsi Lahan
Selain persoalan sampah, Muhidi menekankan pentingnya pengawasan terhadap pembangunan dan perubahan fungsi lahan. Pengusaha maupun masyarakat yang akan mendirikan bangunan diminta memastikan kesesuaian peruntukan lahan dengan tata ruang serta berkonsultasi terlebih dahulu dengan pemerintah.
Ia mengingatkan agar masyarakat tidak mempersempit bandar atau saluran air hanya untuk memperluas bangunan. Tindakan tersebut dapat mengganggu aliran air dan meningkatkan risiko banjir di kawasan permukiman.
“Kalau ada bandar atau saluran air, jangan diperkecil hanya karena ingin memperluas bangunan rumah. Sebelum membangun, periksa dan tanyakan terlebih dahulu kepada pemerintah agar pembangunan tidak merugikan masyarakat dan lingkungan,” katanya.
Muhidi menegaskan, perlindungan lingkungan bukan semata-mata tanggung jawab pemerintah. Tokoh masyarakat, dunia usaha, dan seluruh kelompok warga perlu mengambil bagian dalam menjaga kelestarian alam.
Ia juga mendorong masyarakat mengembangkan keterampilan mengolah sampah menjadi produk bernilai guna. Dengan demikian, sampah tidak seluruhnya berakhir di tempat pembuangan akhir (TPA), tetapi dapat memberikan manfaat ekonomi.
“Persoalan sampah harus kita hadapi bersama. Banyak sampah yang bisa diolah menjadi produk lain. Karena itu, masyarakat perlu meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam pengelolaan sampah. Lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, Desrizal, menjelaskan bahwa Perda Nomor 2 Tahun 2020 merupakan hasil kesepakatan eksekutif dan legislatif yang ditetapkan pada 2020.
Perda tersebut menjadi landasan dan pedoman dalam merencanakan perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu dan berkelanjutan. Melalui kebijakan ini, pembangunan ekonomi diharapkan berjalan seiring dengan upaya menjaga kelestarian alam.
Desrizal memaparkan enam isu strategis lingkungan hidup di Sumatera Barat yang membutuhkan perhatian bersama, yaitu fluktuasi debit dan pencemaran air, penurunan tutupan hutan, alih fungsi lahan, kebencanaan, pengelolaan sampah, serta degradasi keanekaragaman hayati.
Menurutnya, berbagai persoalan tersebut saling berkaitan. Perubahan tata guna lahan dan pencemaran dapat memengaruhi kualitas serta ketersediaan air. Sementara itu, alih fungsi hutan dan tekanan pemanfaatan lahan berpotensi mengurangi tutupan hutan.
Perubahan kawasan pertanian, kawasan lindung, dan ruang terbuka hijau menjadi kawasan terbangun juga perlu mendapat perhatian. Jika tidak dikelola dengan baik, kondisi tersebut dapat meningkatkan ancaman banjir, longsor, dan abrasi.
“Persoalan lingkungan ini saling berkaitan dan membutuhkan penanganan secara terpadu. Karena itu, diperlukan tata kelola lingkungan yang baik serta keterlibatan semua pihak untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam,” jelas Desrizal.
Ia menambahkan, perubahan perilaku masyarakat menjadi salah satu kunci keberhasilan perlindungan lingkungan. Edukasi dan penerapan aturan perlu berjalan beriringan agar kebijakan pemerintah tidak hanya menjadi dokumen, tetapi benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Salah seorang peserta, Meza Efrina, guru SMP dari Kota Padang, mengapresiasi sosialisasi Perda RPPLH tersebut. Menurutnya, pemahaman masyarakat terhadap aturan perlindungan lingkungan semakin penting di tengah meningkatnya ancaman bencana.
Ia berharap sosialisasi perda tidak hanya dilakukan melalui kegiatan formal, tetapi juga menjangkau masjid dan kelompok masyarakat lainnya.
“Kami berharap kegiatan seperti ini juga bisa dilakukan sampai ke masjid-masjid dan kelompok masyarakat lainnya. Kami siap membantu menyampaikan informasi ini kepada masyarakat,” ujar Meza.
Ia menilai, sosialisasi berbagai peraturan daerah perlu diperluas agar masyarakat memahami kebijakan pemerintah dan dapat berpartisipasi dalam pelaksanaannya.
Namun, Meza mengingatkan bahwa pemahaman terhadap aturan harus diikuti pengawasan dan penegakan sanksi yang tegas. Tanpa konsistensi dalam penerapan, peraturan berpotensi tidak berjalan efektif.
“Semua peraturan harus dibarengi dengan sanksi yang tegas. Kalau tidak ada ketegasan dalam penerapannya, saya khawatir peraturan tersebut tidak akan berjalan sebagaimana mestinya,” tutupnya.
Melalui sosialisasi Perda Nomor 2 Tahun 2020 ini, diharapkan kesadaran masyarakat terhadap perlindungan lingkungan semakin meningkat. Kolaborasi pemerintah dan masyarakat menjadi kunci untuk mewujudkan pembangunan Sumatera Barat yang berkelanjutan sekaligus mengurangi risiko bencana.
