PALI — Program Menu Makan Bergizi (MBG) yang dijalankan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) menuai kritik tajam. Alih-alih menghadirkan asupan bergizi seimbang bagi anak sekolah, paket makanan yang dibagikan justru dinilai jauh dari ekspektasi publik.
Sorotan mencuat setelah beredarnya foto dan video paket MBG dari SPPG Betung Barat, Kecamatan Abab, serta SPPG Talang Ubi Utara. Komposisi menu yang diterima siswa dinilai lebih menyerupai kudapan ringan ketimbang hidangan utama dengan standar gizi terukur.
Pada distribusi 23 Februari 2026, paket dari SPPG Betung Barat dilaporkan berisi satu roti kecil, dua butir telur, susu kotak, satu apel, satu jeruk, serta dua potong kue manis untuk jatah tiga hari. Sementara paket dari SPPG Talang Ubi Utara terdiri dari satu butir telur, sebungkus kecil kacang, tiga buah kurma, dan satu roti kecil.
Komposisi tersebut memantik pertanyaan: di mana letak keseimbangan gizinya? Menu dinilai minim karbohidrat kompleks, tidak menyertakan sayur matang, serta tidak menghadirkan lauk utama yang lazim menjadi sumber protein dan energi anak usia sekolah. Sejumlah orang tua menyebut paket itu lebih pantas disebut “bekal jajan” daripada makan bergizi.
“Kalau ini disebut makan bergizi, standarnya apa?” ujar seorang wali murid dengan nada kecewa.
Kritik juga bergulir di media sosial. Salah satu akun, @Diana, menyoroti isu anggaran yang disebut mencapai Rp15.000 per anak. Ia mempertanyakan mengapa nilai makanan yang diterima tampak tidak sebanding dengan besaran dana tersebut.
Program MBG sendiri merupakan bagian dari agenda peningkatan kualitas gizi anak yang digaungkan pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Namun di tingkat pelaksanaan, publik menilai terdapat kesenjangan antara konsep dan realita.
Pengamat kebijakan publik menegaskan, program berbasis gizi tidak cukup hanya berlabel “bergizi”. Harus ada standar komposisi menu, transparansi nilai kalori, serta pengawasan distribusi anggaran yang terbuka. Tanpa itu, MBG berisiko kehilangan legitimasi dan kepercayaan masyarakat.
Jika evaluasi tidak segera dilakukan, program yang seharusnya menjadi instrumen perbaikan kualitas generasi justru dapat berubah menjadi polemik berkepanjangan.Masyarakat kini menanti klarifikasi resmi dari pihak terkait sekaligus langkah konkret untuk memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar berbanding lurus dengan kualitas gizi yang diterima anak-anak.
.jpg)
