JAKARTA, PopularitasNews.com - Prihati Pujowaskito resmi ditunjuk sebagai Direktur Utama BPJS Kesehatan periode 2026–2031 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17/P Tahun 2026. Pelantikan ini dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, Jumat (20/2).
Penunjukan purnawirawan Mayjen TNI itu memantik perhatian publik karena latar belakang militernya dinilai tak lazim untuk memimpin lembaga strategis di sektor jaminan kesehatan nasional.
Sejumlah kalangan mempertanyakan alasan pemerintah menunjuk figur berlatar belakang militer untuk memimpin BPJS Kesehatan. Namun, pemerintah menegaskan bahwa Prihati bukan perwira tempur, melainkan dokter spesialis jantung (Sp.JP) dengan pengalaman panjang dalam manajemen fasilitas kesehatan.
Lulusan Sepamilsuk ABRI III tahun 1990 itu pernah menjabat sebagai Direktur Pengawasan Medik (Dirjangmed) di RSPAD Gatot Soebroto pada 2021–2023. Ia terlibat dalam pengawasan tata kelola operasional salah satu rumah sakit rujukan tertinggi di Indonesia.
Selanjutnya, Prihati dipercaya menjadi Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan di Universitas Pertahanan periode 2023–2025, memperkuat pengalamannya dalam pengembangan sumber daya manusia kesehatan.
Pemerintah menilai kombinasi pengalaman klinis dan manajerial tersebut relevan untuk memimpin BPJS Kesehatan, yang saat ini melayani lebih dari 270 juta peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan kompleksitas pembiayaan dan tata kelola yang tinggi.
Dalam pernyataan perdananya, Prihati menegaskan komitmennya menjaga keberlanjutan program JKN sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan peserta.
“Penugasan ini adalah amanah besar. BPJS Kesehatan bukan sekadar institusi administratif, melainkan garda terdepan perlindungan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Prihati.
Ia menekankan bahwa latar belakangnya sebagai dokter dan pengalaman kepemimpinan di institusi militer akan menjadi fondasi dalam menjalankan organisasi. “Sebagai dokter, saya memahami kebutuhan pasien di lapangan. Nilai kedisiplinan, integritas, dan komitmen pelayanan yang saya pelajari akan saya terapkan untuk memperkuat tata kelola BPJS Kesehatan,” katanya.
Prihati menyebut fokus awal kepemimpinannya mencakup penguatan transparansi, efisiensi pembiayaan, serta peningkatan koordinasi dengan fasilitas kesehatan dan pemerintah daerah. “Kepercayaan publik adalah modal utama. Itu harus dijaga dengan kinerja yang akuntabel dan pelayanan yang semakin baik,” tegasnya.
Tongkat estafet kepemimpinan BPJS Kesehatan beralih dari Ali Ghufron Mukti kepada Prihati di tengah sorotan terhadap isu defisit pembiayaan, kualitas layanan, hingga pemerataan akses kesehatan.
Pengamat kebijakan publik menilai, latar belakang militer dapat menjadi kekuatan dalam penataan disiplin organisasi dan reformasi internal. Namun, tantangan terbesar tetap pada kemampuan menjaga keseimbangan fiskal program JKN sekaligus memastikan pelayanan kesehatan yang cepat, setara, dan berorientasi pada keselamatan pasien.
Publik kini menantikan langkah konkret dan agenda 100 hari pertama kepemimpinan Prihati, apakah kepemimpinan barunya mampu menghadirkan pembaruan signifikan dalam sistem jaminan kesehatan nasional.
(brown)
.jpg)
