Oleh: Dony Budi Santoso, S.E
POPULARITAS NEWS | Di tengah riuh politik dan gegap gempita kekuasaan, muncul satu pertanyaan yang terasa sederhana tetapi menghantam kesadaran publik: apakah negara ini masih republik? Pertanyaan itu memang terdengar keras. Namun ia lahir bukan tanpa alasan. Banyak masyarakat mulai merasa jarak antara rakyat dan pemimpin semakin lebar. Demokrasi terasa hidup saat musim pemilu, tetapi perlahan mengecil ketika kekuasaan sudah berhasil diraih.
Fenomena itu tampak berulang. Saat belum memiliki jabatan, rakyat dicari. Tangan mereka disalami, keluhan mereka didengar, bahkan diperlakukan seperti keluarga sendiri. Namun setelah kursi kekuasaan didapat, sebagian pejabat berubah menjadi sulit disentuh kritik. Suara masyarakat dianggap mengganggu stabilitas, sementara pertanyaan publik dipandang sebagai serangan pribadi.
Ironinya semakin terasa ketika kritik masyarakat dibalas dengan nada merendahkan. Kalimat seperti “Kamu siapa?” bukan sekadar ucapan emosional. Kalimat itu mencerminkan cara pandang yang keliru terhadap republik. Dalam negara republik, rakyat bukan bawahan penguasa. Justru rakyat adalah pemilik sah kekuasaan itu sendiri.
Pejabat publik perlu menyadari satu hal mendasar: jabatan bukan mahkota permanen. Jabatan hanyalah amanah yang dititipkan rakyat melalui sistem demokrasi. Karena itu, kritik seharusnya tidak diperlakukan sebagai ancaman. Kritik merupakan alat kontrol agar kekuasaan tetap berjalan di jalur yang benar.
Hari ini publik semakin cerdas. Masyarakat tidak lagi hanya melihat pencitraan di media sosial atau pidato penuh janji. Mereka mulai menilai konsistensi antara ucapan dan tindakan. Ketika ada pejabat yang hidup berlebihan, arogan, atau diduga menyalahgunakan kewenangan, masyarakat dengan cepat membangun opini dan melakukan pengawasan bersama.
Di era digital, kekuatan rakyat bahkan jauh lebih besar dibanding masa lalu. Satu rekaman video, satu dokumen, atau satu kesaksian dapat menyebar dalam hitungan menit. Kekuasaan tidak lagi sepenuhnya bisa berlindung di balik pagar birokrasi. Transparansi menjadi tuntutan publik yang tidak bisa dihindari.
Karena itu, pejabat yang alergi kritik sebenarnya sedang menggali masalahnya sendiri. Semakin keras kritik dibungkam, semakin besar kecurigaan publik tumbuh. Sebaliknya, pemimpin yang mau mendengar kritik biasanya justru mendapat penghormatan lebih besar dari masyarakat.
Republik yang sehat tidak dibangun oleh pemimpin yang selalu ingin dipuji. Republik berdiri kuat karena adanya ruang dialog antara rakyat dan penguasa. Ketika masyarakat bersuara, negara seharusnya mendengar, bukan tersinggung. Sebab demokrasi bukan panggung feodalisme modern yang menempatkan pejabat sebagai sosok yang tak boleh disentuh kritik.
Sejarah Indonesia sendiri sudah membuktikan bahwa kekuasaan sebesar apa pun bisa runtuh ketika kehilangan kepercayaan rakyat. Banyak rezim jatuh bukan karena serangan musuh dari luar, melainkan karena rakyat di dalam negeri merasa diabaikan. Keberanian masyarakat kecil sering kali menjadi titik awal perubahan besar.
Maka wajar jika publik hari ini terus mengingatkan para pemegang kekuasaan agar tidak lupa diri. Sebab republik bukan milik elite, partai, atau pejabat tertentu. Republik adalah milik seluruh rakyat.
Dan selama masyarakat masih berani berbicara, mengawasi, serta mengingatkan penguasa, harapan terhadap republik itu sebenarnya masih tetap hidup. (*)
