Oleh: Ronny Brown
PopularitasNews.com | Gaya-gayaan memoles rapor supaya kelihatan kinclong, tapi lupa kalau masyarakat bukan anak kemarin sore yang bisa ditipu pakai angka "sulap". Sejak medio Mei 2026, aroma amis menyengat bukan dari tumpukan sampah di pasar, melainkan dari balik layar monitor kantor birokrasi. Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) Kabupaten Jombang mendadak berubah jadi panggung sulap. Data-data anggaran yang harusnya sudah "mati" karena tahun sudah ganti, tiba-tiba hidup lagi dengan wajah yang ayu tapi palsu.
Para petinggi birokrasi mungkin sedang asyik merayakan "keberhasilan" di atas kertas. Bayangkan, Pajak Daerah yang tadinya loyo di angka 24 persen, dalam sekejap mata melompat jadi 120 persen. _Lha rak yo edan?_ Secara logika orang waras, pertumbuhan ekonomi mana yang bisa melonjak ratusan persen dalam semalam tanpa ada pabrik raksasa baru atau sumur minyak yang muncul mendadak di tengah alun-alun Jombang? Ini yang kita sebut sebagai "Hiperrealitas". Sebuah kondisi di mana para pejabat lebih memuja angka digital ketimbang kenyataan pahit yang dihadapi warga di pinggir jalan.
Masyarakat Jombang sekarang sedang menghadapi apa yang disebut sebagai Korupsi Informasi. Mereka tidak lagi sekadar main-main dengan rupiah di bawah meja, tapi berani memanipulasi kebenaran sejarah digital. Mereka menghapus data usang yang memalukan, lalu menulis ulang seolah-olah Jombang sedang baik-baik saja. Teknik 'palimpsest' ini menindih tulisan lama dengan narasi baru, jelas merupakan bentuk ruang pengkhianatan terhadap Rencana Pembangunan Daerah (RPD).
Coba kita lihat realita di sepanjang jalan kabupaten. Di sistem SIKD, belanja modal diklaim sudah terserap hampir 90 persen. Secara teori, aspal Jombang harusnya sudah licin semua dan fasilitas publik sudah tegak berdiri. Tapi apa faktanya? Sejumlah pekerjaan rumah (PR) proyek infrastruktur yang harusnya sudah tuntas, kini hanya menjadi monumen beton yang tidak kunjung usai. Antara laporan di layar monitor dengan tumpukan material yang berdebu di lapangan itu _gak nyambung blas._
Yang paling membuat geleng-geleng kepala adalah misteri "Uang Hantu" puluhan miliar rupiah. Klaim pendapatan pajak katanya meluap sampai melampaui target, tapi kalau ditanya mengapa deretan PR proyek infrastruktur masih terbengkalai, jawabannya selalu berputar-putar seperti _gangsingan._ Kondisi ini menguatkan bukti kalau kenaikan pendapatan itu cuma angka fiktif buat menyenangkan atasan supaya rapor kinerjanya dianggap "Sangat Tinggi".
Birokrasi kita sedang sakit. Mereka lebih takut pada rapor merah di mata pusat ketimbang keluhan warga yang fasilitas umumnya rusak atau terbengkalai. Memoles data untuk menutupi ketidakmampuan manajerial adalah puncak dari dekadensi moral publik. Warga Jombang tidak butuh angka-angka cantik dalam portal web, warga butuh bukti fisik yang bermanfaat. Karena sekuat apa pun mereka memoles kebohongan di server SIKD, bau busuk korupsi informasi ini akan tetap tercium. Sudah saatnya kita berhenti dipaksa melihat kepalsuan anggaran yang sengaja diciptakan untuk meninabobokan kita semua. (*)
