JOMBANG - POPULARITAS NEWS | Sebagai bagian dari program 100 hari kerja, Pemerintah Kabupaten Jombang telah meluncurkan Program Desa Tematik, dengan lima prioritas: desa wisata, desa ketahanan pangan, desa digital, desa kreatif, dan desa tembakau.
Bupati Jombang, H. Warsubi, menerima penghargaan sebagai Bapak BPD Kabupaten Jombang dari Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, H. Yandri Susanto.
Penghargaan tersebut diserahkan dalam acara pelantikan Pengurus Persatuan Anggota BPD Seluruh Indonesia (PABPDSI) Kabupaten Jombang, yang berlangsung di Pendopo Kabupaten Jombang, Jumat (27/6/2025).
Undangan dialog interaktif bersama Menteri Desa Pembangunan Desa Tertinggal (PDT) yang dihadiri perwakilan BPD se-kabupaten Jombang menuai kekecewaan dan kritik.
Kekecewaan dan kritik dilontarkan Achmad Zazuli Pengurus Asosiasi badan permusyawaratan desa nasional (Abpednas) Kabupaten Jombang karena undangan yang mereka dapat tidak sesuai kegiatan di acara.
1. Ketidaksesuaian Undangan dan Acara
Ini adalah poin utama kekecewaan. Undangan yang disebarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang jelas menyatakan acara "dialog interaktif bersama Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT)". Namun, kenyataannya, sebagian besar acara diisi dengan pelantikan pengurus Persatuan Anggota BPD Seluruh Indonesia (PABPDSI).
2. Dugaan Kurangnya Kejujuran Pemkab Jombang
Pihak Abpednas merasa ada indikasi ketidakjujuran dari Pemerintah Kabupaten Jombang dalam penyampaian isi undangan. Ketua Abpednas terpilih Kabupaten Jombang, Achmad Zazuli, menegaskan bahwa jika isi undangan sejak awal mencantumkan agenda pelantikan PABPDSI, kemungkinan besar anggota Abpednas tidak akan hadir. Ini menimbulkan pertanyaan besar: Mengapa Pemkab Jombang tidak transparan mengenai agenda pelantikan tersebut.
3. Konflik Kepentingan Organisasi BPD?
Tersirat adanya potensi gesekan atau persaingan antar organisasi BPD di Jombang. Pernyataan bahwa 90% BPD di Jombang adalah anggota Abpednas (dengan lebih dari 2600 anggota) menunjukkan dominasi Abpednas. Namun, acara yang diselenggarakan justru berfokus pada pelantikan PABPDSI. Ini menimbulkan pertanyaan apakah ada upaya untuk memfasilitasi atau mempromosikan PABPDSI di tengah dominasi Abpednas? Atau, mengapa acara sebesar itu tidak mengakomodasi Abpednas yang memiliki basis anggota yang sangat besar?
4. Janji Bupati yang Belum Ditepati
Dua minggu sebelum acara, Ketua Abpednas Achmad Zazuli mengaku telah berdialog dengan Bupati Jombang dan dijanjikan pelantikan Abpednas akan dilaksanakan pada akhir Juni. Namun, yang terjadi justru pelantikan organisasi lain (PABPDSI). Ini menciptakan misteri mengapa janji Bupati kepada Abpednas tidak ditepati, dan mengapa tiba-tiba ada pelantikan PABPDSI yang tidak diinformasikan sebelumnya? Apakah ada perubahan kebijakan mendadak atau prioritas yang berbeda?
5. Sikap Kepala Dinas DPMD yang Menghindar
Upaya wartawan untuk mewawancarai Kepala Dinas DPMD Kabupaten Jombang, Sholahuddin, yang seharusnya menjadi pembina BPD, justru menemui jalan buntu karena beliau memilih menghindar. Sikap ini menambah kecurigaan dan misteri. Mengapa Kepala Dinas enggan memberikan keterangan terkait kejadian ini? Apakah ada sesuatu yang ingin ditutupi atau tidak ingin diungkap ke publik?
Secara keseluruhan, peristiwa ini menunjukkan adanya miskomunikasi serius, kurangnya transparansi, dan potensi konflik kepentingan atau agenda tersembunyi di balik acara tersebut. Kekecewaan Abpednas sangat beralasan mengingat janji yang tidak ditepati dan ketidaksesuaian informasi yang diterima.
