JAKARTA, PopularitasNews.com — Dewan Pers melakukan audiensi dengan Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Jumat (23/1/2026). Pertemuan ini menjadi ruang dialog yang hangat untuk memperkuat perlindungan hak asasi manusia, khususnya dalam menjaga kemerdekaan pers dan kebebasan berekspresi di Indonesia.
Audiensi dipimpin Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat, didampingi Wakil Ketua Dewan Pers Totok Suryanto serta sejumlah anggota Dewan Pers. Kehadiran rombongan Dewan Pers disambut langsung oleh Menteri HAM Natalius Pigai bersama jajaran pejabat Kementerian HAM.
Dalam pertemuan tersebut, Komaruddin Hidayat menyampaikan apresiasi atas perhatian dan komitmen Kementerian HAM terhadap isu-isu hak asasi manusia. Ia menilai, semangat yang diusung Kementerian HAM memiliki irisan kuat dengan tugas Dewan Pers dalam menjaga kebebasan dan kemerdekaan pers.
“Kami berdialog dengan Menteri HAM dan merasakan adanya chemistry yang sangat kuat. Kementerian ini menunjukkan kepedulian besar terhadap pemajuan dan perlindungan HAM, dan itu sejalan dengan tugas Dewan Pers dalam menjaga kebebasan pers,” ujar Komaruddin.
Komaruddin juga mengungkapkan bahwa Menteri HAM memberikan dukungan moral kepada Dewan Pers di tengah berbagai tantangan yang masih dihadapi dunia pers nasional. Ia menyoroti adanya sejumlah kasus yang mengarah pada kriminalisasi, tekanan, hingga pembatasan terhadap kerja jurnalistik.
“Pak Menteri memberikan dukungan moral kepada kami. Belakangan ini, bahkan sebagian sudah berlangsung cukup lama, masih terjadi kriminalisasi, penekanan, larangan, dan bentuk penindasan terhadap pers. Hal-hal tersebut jelas melanggar HAM dan prinsip kebebasan pers,” katanya.
Menurut Komaruddin, Menteri HAM Natalius Pigai menegaskan pentingnya peran Dewan Pers untuk tetap teguh membela kemerdekaan pers sebagai salah satu pilar demokrasi. Negara, kata dia, membutuhkan suara kritis dari pers yang dijalankan secara profesional dan beretika.
“Pak Menteri menegaskan agar Dewan Pers tetap konsisten membela kemerdekaan pers. Negara ini membutuhkan suara-suara kritis dari pers, tentu dengan tetap berpegang pada standar etika dan profesionalisme jurnalistik,” tambahnya.
Audiensi ini juga membuka peluang kerja sama antara Dewan Pers dan Kementerian HAM ke depan. Meski bentuk kerja sama tersebut masih akan dibahas lebih lanjut, Komaruddin menegaskan bahwa semangat utamanya adalah memperkuat perlindungan kebebasan berekspresi di masyarakat.
“Kami merasakan adanya kesamaan visi. Ke depan, Dewan Pers, Kementerian HAM, dan juga Komnas HAM memiliki semangat yang sejalan dalam membela kemerdekaan berekspresi masyarakat,” jelasnya.
Lebih jauh, Komaruddin mengaku terkesan dengan pernyataan Menteri HAM Natalius Pigai yang secara terbuka menyatakan keberpihakannya kepada masyarakat sipil. Menurutnya, sikap tersebut menjadi sinyal positif bagi penguatan demokrasi dan kebebasan pers di Indonesia.
“Bagi saya, pernyataan Pak Menteri ini cukup mengagetkan sekaligus menggembirakan. Seorang Menteri menyatakan jiwanya berpihak pada civil society. Ini tentu menjadi harapan baik bagi demokrasi dan kebebasan pers ke depan,” pungkas Komaruddin. (*)
