JOMBANG, PopularitasNews.com — Di kediamannya yang tenang, Senin (6/4/2026), KH. Fahmi Amrullah Hadziq atau Gus Fahmi berbicara dengan nada yang dalam namun penuh penekanan. Cucu Sang Hadratusyaikh KH. Hasyim Asy'ari ini tidak sedang sekadar berteori tentang pendidikan; ia sedang menyuarakan luka batin para pendidik karakter di Jombang yang kini terhimpit ketidakpastian.
Bagi Gus Fahmi, fenomena mundurnya puluhan guru Mulok Diniyah yang kini dilebur dalam label 'pembina ekstrakurikuler' bukanlah sekadar urusan administrasi yang macet. Ini adalah sebuah preseden buruk di mana adab birokrasi seolah kehilangan ruhnya dalam menghargai jasa para penjaga moral generasi bangsa.
Pondasi yang Retak oleh Janji Palsu
"Pendidikan itu ibarat bangunan. Kalau pondasinya lemah, bangunan tidak akan bertahan," ujar Gus Fahmi filosofis. Namun, ia menyadari bahwa di Jombang, pondasi itu sedang diretakkan oleh tangan birokrasi sendiri.
Bagaimana mungkin guru diminta membangun karakter dan adab siswa, sementara mereka sendiri "dihukum" oleh ketidakjelasan Juknis dan honor yang tak kunjung cair? Gus Fahmi menyoroti bahwa ketimpangan antara beban kerja dan hak yang diterima adalah bentuk ketidakadilan yang nyata.
"Dalam tradisi pesantren, adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Tapi bagaimana kita bicara adab, jika sistem birokrasi kita sendiri gagal menunjukkan 'adab' dalam menunaikan hak para pendidiknya?" tegas Gus Fahmi.
Bukan Sekadar Angka, Tapi Tentang Martabat
Krisis ini telah melahirkan ketidakpercayaan di tingkat bawah. Pengunduran diri massal para guru Mulok bukan karena mereka kehilangan semangat mengabdi, melainkan karena mereka lelah digantung oleh janji-janji teknis yang tak berujung.
Gus Fahmi menilai, kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada kesejahteraan guru adalah langkah yang keliru. Guru Mulok Diniyah, yang selama ini menjadi benteng moral pascapandemi, seharusnya dirangkul, bukan justru dibebani oleh kerumitan administratif yang menjauhkan mereka dari ruang kelas.
Menanti Ketegasan 'Nahkoda' Jombang
Menutup perbincangan, Gus Fahmi mengirimkan pesan kuat bagi Pemerintah Kabupaten Jombang, terutama Dinas Pendidikan. PCNU Jombang tidak hanya menonton; mereka membuka ruang koordinasi, namun dengan catatan: kecepatan adalah kunci.
"Semakin cepat diselesaikan, semakin baik. Jangan sampai persoalan ini berlarut-larut hingga menjadi lubang besar yang meruntuhkan marwah pendidikan kita," pungkasnya.
Kini, bola panas ada di meja eksekutif. Publik Jombang menanti, apakah pemerintah akan memulihkan 'adab birokrasi' ini, atau membiarkan pondasi karakter anak didik mereka runtuh perlahan karena ditinggalkan oleh para gurunya yang patah hati.(*)
