Oleh: Ronny Brown
JOMBANG, PopularitasNews.com - Di atas kertas, Jombang adalah rahim bagi generasi religius. Namun di lapangan, narasi besar tentang "pembentukan karakter" itu kini tampak seperti bangunan megah yang pondasinya sedang digerogoti rayap birokrasi. Krisis honor yang melanda pembina ekstrakurikuler keagamaan bukan lagi sekadar soal keterlambatan angka di rekening, melainkan potret nyata dari rapuhnya kepastian hukum di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Jombang.
Sejak Januari 2026, janji-janji manis tentang kesejahteraan seolah membentur tembok tebal bernama "kendala teknis". Alibi klasik yang selalu muncul saat birokrasi gagap mengeksekusi kebijakan. Akibatnya fatal: gelombang pengunduran diri guru pembina bukan lagi ancaman, melainkan kenyataan pahit yang mulai mengosongkan ruang-ruang kelas religi di tingkat SD hingga SMP.
Mengapa Petunjuk Teknis (Juknis) dan Petunjuk Pelaksana (Juklis) menjadi begitu sakral sekaligus menakutkan? Dalam anatomi anggaran daerah, Juknis adalah kompas. Tanpanya, setiap rupiah yang dikeluarkan bisa dianggap sebagai langkah menuju jeruji besi.
Persoalannya, mengapa butuh waktu berbulan-bulan bagi sebuah Dinas Pendidikan hanya untuk merumuskan satu dokumen teknis? Apakah regulasi kita begitu rumit, ataukah ada ketidaksiapan manajerial dalam memetakan transisi program dari muatan lokal menjadi ekstrakurikuler?
Ketidakjelasan ini menciptakan kekosongan hukum yang membuat para guru yang sering dijuluki "pahlawan tanpa tanda jasa" itu merasa benar-benar "tanpa status". Mereka diminta mengabdi, namun haknya digantung di awang-awang tanpa kejelasan kontrak yang melindungi.
Ego Birokrasi vs Nasib Generasi
Diamnya Kepala Dinas Pendidikan Jombang, Wor Windari, saat dikonfirmasi, menambah pekat kabut ketidakpastian ini. Dalam komunikasi publik, diam tidak selalu emas. Dalam krisis seperti ini, diam bisa diartikan sebagai bentuk ketidakberdayaan atau, yang lebih buruk, pengabaian terhadap keresahan di akar rumput.
Jika seorang pimpinan dinas gagal melakukan akselerasi anggaran dan harmonisasi regulasi, maka patut dipertanyakan: di mana letak prioritasnya? Pendidikan karakter tidak bisa berjalan hanya dengan jargon. Ia butuh guru yang tenang pikirannya karena dapurnya tetap mengepul. Ia butuh pembina yang dihargai secara martabat dan administratif.
Efek Domino yang Nyata
Mundurnya puluhan guru pembina adalah sinyal merah. Ini adalah bentuk mosi tidak percaya dari para pendidik terhadap sistem yang merekay anggap tidak becus mengelola hak-hak dasar. Jika kondisi ini dibiarkan hingga akhir semester, Jombang sedang melakukan "bunuh diri" budaya. Program keagamaan yang menjadi pilar utama karakter siswa akan runtuh perlahan karena kehilangan nahkodanya.
Birokrasi seharusnya menjadi pelayan bagi kemajuan pendidikan, bukan justru menjadi jerat yang mencekik pelaksana di lapangan. Publik Jombang kini menanti: apakah Juknis itu akan turun sebelum seluruh sekolah benar-benar kosong dari guru agama, ataukah kita harus menonton pendidikan karakter ini mati perlahan di tangan para pemangku kebijakan yang terlalu sibuk dengan urusan administrasi daripada substansi?(*)
