PALEMBANG – Ketua DPRD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), H. Ubaidillah, SH., menghadiri kegiatan Sarasehan Nasional bertema “Obligasi Daerah sebagai Salah Satu Alternatif Pembiayaan Daerah dan Instrumen Investasi Publik” yang digelar di Hotel Aston Palembang, Selasa (19/4/2026).
Kegiatan tersebut diikuti sejumlah unsur pemerintah daerah, legislatif, akademisi, dan praktisi keuangan yang membahas peluang pemanfaatan obligasi daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan sekaligus instrumen investasi publik yang berkelanjutan.
Dalam kesempatan itu, Ketua DPRD PALI H. Ubaidillah menyatakan dukungannya terhadap upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui berbagai terobosan pembiayaan yang tetap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
“Kami sangat mendorong pemerintah daerah Kabupaten PALI untuk terus meningkatkan PAD serta mencari alternatif pembiayaan pembangunan daerah yang efektif dan transparan, salah satunya melalui skema obligasi daerah,” ujar Ubaidillah.
Ia menilai, kebutuhan pembangunan daerah yang terus meningkat harus diimbangi dengan kemampuan fiskal yang memadai agar program pembangunan dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
“Dengan adanya pembahasan seperti ini, pemerintah daerah mendapatkan wawasan baru terkait strategi pembiayaan pembangunan tanpa harus sepenuhnya bergantung pada dana transfer pusat,” katanya.
Menurutnya, obligasi daerah dapat menjadi salah satu solusi strategis dalam mendukung pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, hingga pengembangan sektor ekonomi daerah apabila dikelola secara profesional dan akuntabel.
“Obligasi daerah ini tentu harus dikelola dengan baik, transparan, dan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Jika diterapkan secara tepat, saya yakin ini dapat menjadi instrumen yang membantu percepatan pembangunan di daerah,” tambahnya.
Sarasehan nasional tersebut juga menjadi ruang diskusi bagi para peserta untuk bertukar pandangan mengenai tantangan dan peluang implementasi obligasi daerah di Indonesia, khususnya dalam memperkuat kemandirian fiskal pemerintah daerah.
Melalui kegiatan itu, Ketua DPRD PALI berharap pemerintah daerah dapat semakin memahami mekanisme pembiayaan alternatif yang inovatif guna mendukung pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.(ADV)
