“Ini menjadi momentum bagi kita semua, sebab Sumatra Barat merupakan daerah yang rentan ditimpa bencana. Apalagi menjelang akhir tahun, curah hujan cenderung meningkat. Kondisi ini harus menjadi perhatian dan kewaspadaan bersama,” ujar Nanda.
Nanda menegaskan, penanggulangan bencana bukan semata-mata tanggung jawab pemerintah, melainkan butuh keterlibatan seluruh elemen masyarakat. KNPI sebagai wadah organisasi kepemudaan dituntut hadir di tengah masyarakat dalam mengedukasi langkah-langkah mitigasi.
“Harapan kita ke depan, semoga Sumatra Barat terhindar dari bencana. Untuk itu, peran generasi muda, terutama KNPI, harus menjadi garda terdepan dalam membantu saudara-saudara kita yang terdampak bencana,” tegas politisi muda tersebut.
Sementara itu, Pejabat Fungsional Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Sumbar, Akli El Bana, memaparkan bahwa ancaman bencana tidak hanya bersumber dari faktor alam. Aktivitas manusia dan dinamika sosial juga dapat memicu bencana nonalam, seperti konflik sosial.
Akli menekankan pentingnya manajemen penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, dan berkesinambungan. Tahapan tersebut meliputi mitigasi prabencana, penanganan tanggap darurat, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
“Di sinilah pentingnya kesiapsiagaan. Kita harus mampu mengantisipasi potensi bencana melalui pengorganisasian serta langkah-langkah yang tepat guna dan berdaya guna,” jelas Akli.
