JOMBANG - POPULARITAS NEWS | Separuh jalan katanya sudah ditempuh: APBD Jombang tahun 2025 diklaim sudah ‘terserap’ 50 persen. Tapi tunggu dulu — terserap ke mana? Terlihat di mana? Proyek strategis apa yang sudah benar-benar berdiri di lapangan, bukan hanya di atas kertas rencana dan rapat evaluasi bulanan?
Kita diajak percaya pada ‘sistem anggaran kas’, ‘penilaian deviasi’, ‘kontrol ketat’, dan ‘kanal resmi’. Padahal warga Jombang tahu betul, pemandangan lapangan kerap bertolak belakang dengan laporan PowerPoint yang mulus. Jalanan tetap bolong, drainase mampet, bangunan mangkrak, sementara laporan serapan APBD gagah di podium rapat.
Proses lelang digadang-gadang transparan lewat LPSE. Tapi siapa berani jamin tidak ada kongkalikong tender? Kontraktor titipan? Dokumen ‘dibuka’ tapi akses dibatasi kanal resmi. Bukankah transparansi yang diatur jalur justru menutup ruang kontrol publik?
Kita juga mendengar jargon: “pengawasan publik sangat kami perlukan.” Retorika manis — nyatanya warga hanya jadi penonton. Dokumen kas dipegang segelintir orang, data real time dikunci, proyek jalan diam-diam, dan laporan keuangan pun hanya selembar ringkasan di website.
Kalau betul pemerintah Jombang mau akuntabel, buka seluruh paket tender ke publik secara real time. Tampilkan siapa pemenangnya, di mana lokasinya, siapa pelaksananya, berapa nilai proyeknya, dan bagaimana progresnya. Jangan cuma bicara di mimbar, buktikan di lapangan.
Separuh jalan itu hanya angka. Separuh masalahnya: kebocoran anggaran, proyek asal jadi, kualitas minim, dan tumpukan laporan fiktif yang sudah jadi rahasia umum.
Kalau tidak ingin serapan APBD jadi serapan akal-akalan, Pemkab Jombang harus membuktikan: rakyat bukan sekadar ATM berjalan, tapi pengawas nyata atas uang yang mereka setorkan lewat pajak dan retribusi.
Kalau tidak, tunggu saja — November-Desember nanti, Jombang lagi-lagi akan jadi panggung proyek kilat, aspal tipis, talud setengah hati, dan SPJ tebal penuh tanda tangan.
