 |
| Panglima Jenderal TNI Agus Subianto memberikan keterangan pada media di TKP Cikutra, Bandung, Jawa Barat, Kamis (5/11/2026) | Doc. Foto: Popularitas News |
JAKARTA, POPULARITAS NEWS – Pengerahan 20.980 personel TNI Angkatan Laut (TNI AL) untuk mempertebal pengamanan Jakarta memunculkan pertanyaan besar di tengah masyarakat. Apakah Ibu Kota sedang menghadapi ancaman keamanan serius hingga membutuhkan kesiapsiagaan militer dalam jumlah besar?
Isu Jakarta berstatus Siaga 1 pun berkembang setelah rencana pengerahan pasukan tersebut mencuat ke publik. Namun, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengaku belum menerima koordinasi mengenai penetapan status tertinggi kesiapsiagaan tersebut. Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menjelaskan bahwa penyiagaan pasukan merupakan bagian dari mekanisme internal TNI dalam menghadapi berbagai potensi ancaman.
Agus menyebut terdapat dua kategori ancaman yang menjadi perhatian TNI, yakni ancaman alam dan ancaman buatan manusia.
"Ancaman alam seperti bencana alam, banjir, kebakaran hutan, tsunami, dan sebagainya. Ancaman buatan manusia, seperti konflik sosial, teroris, radikalisme, makar, dan sebagainya," tutur Agus di TMP Cikutra, Bandung, Kamis (5/11/2026).
Menurutnya, kesiapsiagaan tersebut merupakan bagian dari upaya mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Jadi, di dalam internal TNI kita menggunakan istilah siaga. Siaga ini digunakan dalam rangka mempertahankan kedaulatan NKRI dari berbagai ancaman," katanya.
Agus menjelaskan, TNI memiliki tiga tingkatan kesiapsiagaan, yakni Siaga 3, Siaga 2, dan Siaga 1. Masing-masing memiliki mekanisme pengerahan personel dan alutsista sesuai perkembangan situasi.
Pada kondisi Siaga 3, situasi dinilai aman. Personel dan alutsista tetap berada di satuan masing-masing untuk menjalankan kegiatan rutin dan latihan.
"Siaga 3, situasinya dalam keadaan aman. Personel dan alutsista stand by di satuan masing-masing, prajurit melaksanakan kegiatan rutin latihan di dalam satuan, serta sudah diberlakukan aturan bahwa prajurit tidak boleh keluar kesatriaan," jelasnya.
Berikutnya, Siaga 2 merupakan kondisi ketika situasi mulai membutuhkan kewaspadaan lebih tinggi. Sebagian kekuatan personel dan alutsista, sekitar setengah hingga tiga perempat kekuatan, disiapkan memasuki pos masing-masing.
Adapun Siaga 1 diberlakukan ketika eskalasi ancaman meningkat dan membutuhkan kesiapan penuh.
"Siaga 1, situasinya eskalasinya meningkat. Personel dan alutsista sudah disiagakan penuh dan masuk ke pos masing-masing, serta tentunya prajurit tidak boleh keluar kesatriaan," tambah Agus.
Namun, ketika ditanya mengenai penerapan status siaga di Jakarta, Agus tidak menyebutkan secara spesifik tingkat kesiapsiagaan yang sedang diberlakukan.
Ia justru memberikan penjelasan tersendiri mengenai kesiapan TNI menghadapi bencana alam di tengah memasuki musim penghujan.
"Untuk siaga bencana, kita bisa berlakukan siaga 1 terus, karena saat ini sudah mulai musim penghujan dan di beberapa wilayah sudah ada yang banjir. Jadi, personel bersama alutsista sudah siap digerakkan," pungkasnya.
Pernyataan tersebut penting dicermati. Sebab, Siaga 1 yang dimaksud Panglima dalam konteks tersebut berkaitan dengan kesiapan menghadapi bencana, bukan pengumuman bahwa Jakarta telah ditetapkan dalam status Siaga 1 keamanan.
Pramono: Kalau Siaga 1, Gubernur Pasti Dikoordinasikan
Di tengah berkembangnya isu peningkatan status keamanan Ibu Kota, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan klarifikasi.
Pramono mengaku belum menerima pemberitahuan maupun koordinasi mengenai penetapan Jakarta dalam status Siaga 1. Hal itu disampaikan seusai rapat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) DKI Jakarta di Balai Kota, Kamis (5/11/2026).
"Saya tidak, karena apa pun sebagai gubernur, kalau ada siaga satu pasti saya dikoordinasikan," kata Pramono.
Ia juga memastikan aktivitas pemerintahan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta masih berjalan normal.
"Tapi sampai hari ini enggak ada, wong kita juga rapat baik-baik saja. Jadi saya tidak mendengar itu," ujarnya.
Meski demikian, Pramono menyatakan mendukung langkah pemerintah pusat dalam mempertebal pengamanan Jakarta. Menurutnya, urusan pertahanan dan keamanan merupakan kewenangan pemerintah pusat.
20.980 Personel Disiapkan, Tidak Seluruhnya Bergerak ke Jakarta
Di balik polemik status kesiapsiagaan, rencana penyiagaan puluhan ribu personel tersebut mengacu pada Surat Telegram Panglima TNI Nomor STR/96/2026 tertanggal 2 November 2026.
Berdasarkan keterangan yang disampaikan TNI AL, total 20.980 personel disiapkan melalui empat tahapan.
Tahap pertama melibatkan 2.100 personel dari satuan yang telah berada di wilayah Jakarta. Selanjutnya, tahap kedua dan ketiga melibatkan 5.740 personel yang didatangkan dari luar daerah.
Sementara tahap keempat mencakup 13.140 personel yang disiagakan di markas masing-masing untuk menunggu perintah pergerakan.
Dengan demikian, angka 20.980 personel tersebut merupakan total kekuatan yang disiapkan, bukan berarti seluruhnya telah bergerak dan ditempatkan di sejumlah titik Jakarta.
TNI AL juga mengonfirmasi bahwa pengerahan pasukan berkaitan dengan pelaksanaan tugas negara, menjaga stabilitas keamanan, serta persiapan latihan militer. Dua agenda latihan yang disebutkan meliputi Operasi Pendaratan Khusus di kawasan Tanjung Burung dan Tanjung Pasir, Tangerang, serta latihan Tembus Gelombang di Rancecet, Pandeglang.
Di sisi lain, Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen TNI Muhammad Nas sebelumnya menyebut tingkat kesiapsiagaan dalam pengerahan tersebut masih berada pada kategori Siaga 3.
Perbedaan antara penjelasan mengenai mekanisme kesiapsiagaan TNI, rencana pengerahan personel, dan klarifikasi pemerintah daerah menjadi perhatian dalam membaca situasi Jakarta.
Penulis: R. Wijaya
Redaksi: POPULARITAS NEWS
© Copyright 20226
